TARUNA MALINAU

Struktur Forum Penataan Ruang Kabupaten Malinau

TARUNA MALINAU

Forum Penataan Ruang

Forum Penataan Ruang (FPR) Kabupaten Malinau mempunyai tugas untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati Malinau dalam penyelenggaraan penataan ruang di wilayah Kabupaten Malinau, pada aspek:

Perencanaan tata ruang meliputi:

• Memberikan rekomendasi dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Malinau tentang Rencana Detail Tata Ruang yang diakibatkan :
• Perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
• Rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
• Lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota sekitarnya.
• Memberikan pertimbangan penyusunan rencana tata ruang Kabupaten Malinau.
• Memberikan pertimbangan pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau melalui pelaksanaan penjaringan opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah Kabupaten Malinau.

Pemanfaatan ruang meliputi:

• Memberikan pertimbangan penanganan dalam penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di Kabupaten Malinau dalam hal diperlukan.
• Memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan.
• Melakukan kajian dalam rangka penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk kegiatan berusaha dan kegiatan non berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau.
• Melakukan pembahasan hasil kajian pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan dan menyampaikan hasil pembahasan kepada Bupati Malinau

Pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:

• Memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah Kabupaten Malinau.
• Memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa penataan ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar instansi pemerintah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Malinau.
• Memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan / atau kerusakan fungsi lingkungan.